BERITA DIY - Pemerintah diminta untuk menjaga konsumsi domestik untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar ekonomi nasional semakin kuat.
Komsumsi domestik ini erat kaitannya dengan daya beli masyarakat sehingga harus dijaga. Apalagi, program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN akan berakhir.
Sebagaimana diketahui, anggaran PEN akan segera berakhir seiring dengan melandainya kasus covid-19 di tanah air dan membaiknya pemulihan ekonomi nasional.
Usulan soal menjaga konsumsi domestik demi menguatkan daya beli masyarakat ini disampaikan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES) Indonesia Suroto.
"Walaupun itu tidak dimasukkan dalam kebijakan PEN pada UU 2/2020. Di sana lebih banyak ke mekanisme banking system dan lain-lain. Ternyata lebih banyak membantu adalah dana bansos," ujarnya di Jakarta, hari ini.
Baca Juga: Covid-19 Melandai dan Ekonomi Pulih, Pemerintah Diprediksi Bakal Siapkan Paket Kebijakan Baru
Hal itu terkait dengan berakhirnya anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2022.
Suroto menjabarkan fondasi ekonomi Indonesia terletak pada konsumsi domestik. Oleh sebab itu yang patut dilakukan adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan sisi permintaan domestik yang terkait erat dengan daya beli masyarakat.
"Yang terpenting ketika 60-70% fondasi ekonomi adalah konsumsi, otomatis yang perlu diselamatkan adalah demand side, daya belinya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tidak akan terserap optimal. Mengingat kasus pandemi Covid-19 tahun ini lebih terkendali dari sebelumnya.
"Penyerapan dana PEN sektor kesehatan tidak akan optimal karena kasus Covid-19 ini relatif sudah terkendali," kata Menko Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan akan direlokasi ke sektor lain. Salah satunya untuk mendukung sektor produktif, semisal bantuan sosial dalam program PEN.
Selain PEN, pemerintah memiliki program Bantuan Sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlindungan sosial pada tahun 2023 akan mencapai Rp432,2 triliun hingga Rp441,3 triliun.
Menurut Teguh, Bansos memang masih diperlukan, namun pemerintah juga mengevaluasi jenis dan sasaran bansos.
Jaga Momentum
Perekonomian Indonesia diprediksikan akan tetap tumbuh pada Semester II 2022 dan bisa bertahan dari tantangan di 2023 jika bisa menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi.
“Penopang pertumbuhan akan berasal dari konsumsi rumah tangga seiring masih longgarnya PPKM (naiknya mobilitas publik). Lalu ada konsumsi jasa pendidikan yang secara seasonal pasti akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, lalu ada gaji ke 13 PNS juga,” kata Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman hari ini (9/8).
Secara khusus, pada bulan Agustus ini ada momen yang akan mendorong konsumsi.
“Diskon hari kemerdekaan, bansos termasuk BLT, dan subsidi juga masih akan terus tumbuh guna menahan penurunan daya beli golongan tidak mampu akibat naiknya inflasi,” tambah Faisal.
Sebelumnya Menteri Keuangan menyatakan akan bahwa, perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level dihitung dari sisi GDP-nya, baik tahun 2021 maupun 2022. Sementara dari sisi defisit APBN-nya relatif moderat.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44%.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan berusaha untuk mempertahankan ekonomi di level yang baik untuk sisa Semester II tahun 2022. Salah satu sektor yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan adalah belanja Kementerian dan Lembaga.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Aman: Pemerintah Diminta Jaga Harga Komoditas dan Kendalikan Inflasi
Menurut Faisal, untuk tahun ini serapan belanja pemerintah di semester satu sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang masih belum maksimal justru belanja pemerintah daerah.
“Sebenarnya untuk pemerintah pusat akselerasi belanja guna mendukung pemulihan ekonomi sudah mulai terasa. Namun yang belum memang masih di pemerintah daerah karena masih ada dana-dana yang belum direalisasikan,” ungkap Faisal.***