Network
BERITA DIY - Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait dugaan radikalisme ke KASN.
Menko Polhukam, Mahfud MD merespons kasus ini. Dia menegaskan, negara tidak menindaklanjuti laporan dari GAR ITB itu, apalagi memproses laporan tersebut.
Yang terbaru, pada hari ini, mantan Pimpinan DPR, Fahri Hamzah turut berkomentar. Namun Ia mengomentari respons dari Mahfud MD terhadap kasus ini.
Dia pun menilai, saat ini negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar mempersoalkan hal-hal yang tidak jelas.
"Negara sedang bingung dengan warganya yang bising dan bertengkar soal2 gak jelas. Padahal negara memfasilitasi panggung gak jelas itu lengkap dengan ring tinjunya. Udah gitu negara juga nampak berpihak dalam sengketa. Tambah gaduhlah suasana di tengah pandemi corona," cuit Fahri Hamzah pada Minggu, 14 Februari 2021.
Baca Juga: Diduga untuk Dongkrak Pamor, Isu Kudeta AHY Sukses Lejitkan Elektabilitas Partai Demokrat
Fahri juga meminta cara negara memandang suatu persoalan mesti diperbaiki. Negara, menurutnya, tidak menyediakan fasilitas untuk mengakomodir konflik yang ada.
"Jika negara berhenti memfasilitasi pertengkaran remeh temeh soal percakapan whatsapp dan media sosial, soal anonim memfitnah dan dua tiga individu saling serang di dunia maya, maka damailah negeri ini. Negeri demokrasi memang bising karena bebas, yg penting negara adil," ucapnya.
Bagi negara yang menganut paham demokrasi, Fahri berharap tak semua persoalan perlu dibawa ke ruang sidang, namun tetap menjaga kebebasan agar kedua belah pihak bisa saling jawab dan klarifikasi.
Baca Juga: Tagar #MoeldokoDidukung Trending di Twitter, Ternyata Elektabilitas Moeldoko Masih di Bawah AHY
"Soal maki2 dan omong kotor ada di seantero negeri, sejak negara belum lahir, sejak hukum belum ada. Tapi sekarang, karena ia pindah ke dunia maya secara anonim biar saja. Yg penting semua akan saling jawab. Anonim vs anonim, akun vs akun biarkan saja. Itu ujian kedewasaan," imbuh Fahri.
Terakhir, dia minta agar negara harus adil dengan memfasilitasi kebebasan warga yang berdialog sepanas apapun.
"Asalkan istana tidak ikut bikin gaduh, raykyat lebih tau batas. Percayalah, rakyat tak seberapa akibat keributannya. Tetapi pemerintah punya efek yg luar biasa. Mari kita mulai menata ruang pikiran publik. Pandemi, krisis ekonomi, bencana dll kita hadapi bersama," pungkasnya.***
