“Saya melihat respon BSI pasca serangan ransomware belum cukup membuat nasabah tenang. Seharusnya BSI bergerak cepat mencegah penyalahgunaan data yang bisa merugikan nasabah. Apapun alasannya, ini merupakan kelalaian pengelola BSI,” sebut Politisi Fraksi PKS ini, dikutip Berita DIY dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, Amin Ak meminta Kementerian BUMN turut bertanggung jawab atas dugaan bocornya 15 juta data nasabah di BSI.
Amin menambahkan, Kementerian BUMN yang bertugas membina dan mengawasi manajemen bank-bank BUMN tidak bisa lepas tangan.
Baca Juga: Cara Ambil Uang di ATM BRI, BNI, BCA, dan BSI: Tarik Tunai dengan Mudah dan Cepat
Pasalnya, peretasan sistem IT bank-bank BUMN sudah beberapa kali terjadi. Hal itu menunjukkan pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat.
Itulah informasi mengenai dampak kebocoran data Nasabah BSI besertapan dari DPR yang juga memention BSI dan OJK.***