Network
Baca Juga: Kemenangan Perdana PSS Sleman di Piala Menpora Mengecewakan, Tagar #DejanOut Trending di Twitter
Selain itu, Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan, dengan demikian persoalan dualisme Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara resmi berakhir.
Dengan berakhirnya konflik Partai Demokrat, dipastikan Moeldoko tak dapat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun banyak pihak yang menantikan tindakan selanjutnya dari Presiden Jokowi terkait posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Beberapa pihak menyatakan bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari jabatan KSP atau Presiden Jokowi yang memberhentikan Moeldoko.
Nama-nama bermunculan untuk menduduki posisi KSP, seperti Fahri Hamzah. Namun Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut nama lain yakni Ali Mochtar Ngabalin.
"Selain bro @FahriHamzah, Bang Ali Ngabalin juga cocok jd KSP menggantikan Moeldoko. Sangat dikenal publik loyal kepada Pak @jokowi," tulisnya di @syahrial_nst pada Jum'at, 2 April 2021.
Selain bro @Fahrihamzah, Bang Ali Ngabalin juga cocok jd KSP menggantikan Moeldoko. Sangat dikenal publik loyal kepada Pak @jokowi. Akan lebih baik lagi kalo Pak Moeldoko mundur dari Ketum KLB Abal2 yg sdh ditolak Kemenkumham. Meninggalkan para calo politik dan tetap jd KSP— syahrial nasution (@syahrial_nst) April 2, 2021
Namun Syahrial juga menyebut bahwa alangkah lebih baik lagi jika Moeldoko mundur dari jabatan Ketua Umum KLB aba-abal.
"Akan lebih baik lagi kalo Pak Moeldoko mundur dari Ketum KLB Abal2 yg sdh ditolak Kemenkumham. Meninggalkan para calo politik dan tetap jd KSP," pungkasnya.***
