Network
BERITA DIY - Andi Mallarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta agar pihak Istana menjelaskan manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Partai Demokrat.
Seperti diketahui, KSP Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada Jum'at 5 Maret 2021.
Menurut Andi Mallarangeng, pihak istana dalam hal ini Presiden Jokowi seolah-olah membiarkan Moeldoko yang diangkat menjadi Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu lalu.
Permintaan dan sangkaan pihak Demokrat melalui Andi Mallarangeng itu direspon Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Ngabalin menyebut, Andi Mallarangeng yang dikenal sebagai seorang intelektual seharusnya mengerti bahwa tidak semua masalah atau urusan dikaitkan dengan Presiden.
"Bang Andi seorang intelektual mengerti tentang ilmu politik, mengerti sosiologi politk, dan sebagainya, seharus mengerti tidak semua hal bisa dikaitkan dengan istana," kata Ali dikutip BERITA DIY dari youtube tvOneNews, Minggu 7 Maret 2021.
Baca Juga: 10 Kota Paling Toleran di Indonesia! Adakah Kota Tempat Tinggalmu?
Sering dikaitkannya Presiden Jokowi pada konflik Partai Demokrat menurut Ngabalin, seolah-olah Andi Mallarangeng dan yang lainnya di Demokrat tidak memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah internal partai.
Ali Ngabalin dengan tegas mengatakan bahwa didapuknya Moeldoko dalam KLB Deli Serdang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi.
"Ada DPC, DPD datang ngopi ke Pak Moeldoko, lalu didapuk sebagai ketua umum, itu pribadi, keputusan pribadi, engga usah dikait-kaitkan dengan Presiden, masa sedikit-sedikit presiden," kata Ali.
Ali Ngabalin juga menyebut Moeldoko paham etika dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika diminta menjadi Ketua Umum karena Moeldoko seorang mantan Panglima TNI yang meniti karier dari bawah.
"Tidak usah diajarkan bebek berenang, pak Moeldoko itu Jenderal bintang 4 , doktor cum laude, Mantan Panglima, berkarir dari bawah mengerti dia tentang itu," ujar Ali.
Sebelumnya, Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri. Sebab terdapat kerumunan pada acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi. Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi.
Andi Mallarangeng juga mempertanyakan sikap diam Presiden Jokowi dalam isu pengambilalihan kepimpinan partai Demokrat tersebut.***
