Network
BERITA DIY - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah lantaran dulu sempat memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Seperti diketahui, Moeldoko saat ini didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Menurut SBY Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam bahkan dengan tangan dinginnya melakukan kudeta kepemimpinan merupakan sikap yang tidak terpuji.
Baca Juga: Jejak Andin Semakin Menemui Titik Terang, Elsa Susun Rencana Baru? Ikatan Cinta Sabtu, 6 Maret 2021
"Jauh dari sikap ksatria dan nilai-nilai moral dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia," kata SBY, di Puri Cikeas, Jumat, 5 Maret 2021.
"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko)," kata dia.
Sebagai informasi pada Agustus 2013 saat SBY masih menjabat sebagai Presiden, Moeldoko diangkat sebagai Panglima TNI.
Lebih lanjut, Bapak dua anak ini menegaskan selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, dirinya, tidak pernah memiliki niat untuk merebut partai orang lain.
KLB Sumut pun ditengarai tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.
Dengan begitu, KLB tersebut benar-benarr tidak sah bahkan ilegal. SBY mengaku dari pihak Moeldoko telah merubah AD/ART Partai Demokrat untuk kemudian menjadikannya sebagai ketua umum untuk menggantikan posisi AHY.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan MPL S7 Regular Season Hari Ini, Ada BTR vs AURA, GEEK vs EVOS, ONIC vs RRQ
"Sebelum mengangkat KSP Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat ilegal AD dan ART diubah dan diganti dengan AD/ART versi Deli Serdang sehingga penobatan Moeldoko dianggap sah. Pertanyaannya? apa bisa begitu?" tutur SBY.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) versi Kongres ke-5 menyatakan Moeldoko yang juga kepala Kanto Staf Kepresidenan mencoba mengambil alih kepemimpinan partai yang sah dengan cara-cara yang inkonstitusional.
Tidak hanya itu, AHY juga menyebutkan pengambilalihan posisi ketua umum yang dilakukan Moeldoko ini jauh dari moral dan etik politik.
Bahkan AHY menilai, pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Moeldoko semata hanya untuk kepentingan pribadinya.
"(Moeldoko) ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dengan menggunakan cara-cara yang inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik," kata AHY.***
