BERITA DIY - Telah viral kerangkeng manusia yang dibuat oleh Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin yang telah dioperasikan selama 10 tahun dan menampung ribuan orang.
Adalah Migrant Care yang mengungkap dua sel kerangkeng manusia untuk memenjarakan 40 orang buruh kebun kelapa sawit milik ladang Bupati Langkat tersebut.
Migrant Care menduga kerangkeng manusia milik Bupati Langkat yang terkena OTT KPK karena dugaan korupsi tersebut terkait dengan perbudakan buruh kebun kelapa sawit.
Dalam investigasi yang dilakukan polisi, kerangkeng manusia bikinan Bupati Langkat tersebut telah ada sejak 2012.
Namun, kerangkeng yang ada di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin disebut oleh Bupati Langkat nonaktif tersebut sebagai tempat untuk rehabilitasi narkoba.
Hal ini bisa disimak dari konten video yang diunggah oleh kanal YouTube resmi Pemkab Langkat pada 27 Maret 2021 lalu.
"Saya ada menyediakan tempat rehabilitasi narkoba. Itu bukan rehabilitas, tapi tempat pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Tempat pembinaan," jelas Terbit Rencana Perangin-Angin yang saat itu diwawancarai.
Terbit Rencana Perangin juga mengklaim ingin membantu masyarakat Langkat yang alami kecanduan narkoba.
"Kurang lebih sudah 10 tahun kita lakukan. Yang kita siapkan untuk tempat mereka itu ada 3 gedung untuk pembinaan, tempat peristirahatan mereka," ucapnya.
Baca Juga: Profil Bupati Langkat, Terbit Rencana yang Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Dari ungkapan Bupati Langkat, ribuan orang yang terkait dengan permasalahan narkoba pernah dikurung di kerangkeng manusia tersebut.
Bupati Langkat yang diduga jadi maling uang rakyat tersebut mengklaim mendanai semua perawatan para pencandu narkoba secara gratis.
Mantan Ketua DPRD Langkat ini mennyatakan memberikan fasilitas makanan dan kesehatan kepada orang-orang yang ditempatkan di sel kerangkeng.
Dalam operasional kerangkeng manusia tersebut, Bupati Langkat dibantu oleh istri, Tiorita Terbit Rencana.
Meski demikian, polisi mengungkap kerangkeng manusia milik Bupati Langkat adalah ilegal karena tak memiliki izin.
Migrant Care menyebut Terbit Rencana Perangin-angin juga melakukan perbudakan modern dengan memaksa para buruh kebun kelapa sawit miliknya untuk bekerja 10 jam tiap harinya.
Makan dua kali sehari dengan makanan tak layak dan tak digaji. Lalu, usai bekerja, para buruh dimasukkan ke dalam kerangkeng, hingga menerima siksaan.
KPK yang menemukan kerangkeng manusia yang dilaporkan Migrant Care pun telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mendalami dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Bupati Langkat tersebut.
Demikian fakta dari kerangkeng manusia yang dibuat oleh Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin.***