BERITA DIY - Minggu ini publik dihebohkan dengan isu pengkerdilan KPK karena penyidik senior sekelas Novel Baswedan diisukan akan dipecat dari lembaga antirasuah itu.
Sebagaimana diketahui, para pegawai KPK akan ditetapkan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Sebelum menjadi ASN, mereka harus menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Penyidik senior Novel Baswedan diisukan tidak lolos TWK dan terancam akan dipecat dari KPK bersama puluhan pegawai lainnya.
Baca Juga: Profil Inong Ayu Nidya Ayu Riandri, Istri Abimana Aryasatya yang Menikah Umur 21 Tahun
Kabar miring ini kemudian membuat heboh publik. Berbagai tokoh angkat suara soal aksi yang disebut-sebut sebagai pelemahan KPK ini.
Bahkan, politikus Partai Demokrat Andi Arief secara sengaaj menggelar survei untuk mencari tahu siapa aktor intelektual dibalik pengkerdilan KPK ini.
Andi Arief menggelar survei melalui akun sosial media twitter dengan memberikan dua opsi terkait tokoh pengkerdilan KPK.
"Menurut netizen sekalian, siapa aktor intelektual pengkerdilan KPK?" tulis Andi di surveinya yang digelar 4 Mei 2021 ini.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini 5 Mei 2021: Biadab! Riki Hampir Mati, Mama Sarah Hajar Elsa karena Selingkuh?
Survei ini telah selesai dilaksanakan dan mendapatkan 6.254 votes atau suara dari netizen.
Sebanyak 67,4 persen netizen memilih Presiden Jokowi sebagai aktor intelektual pengkerdilan KPK, sementara 32,6 sisanya memilih lainnya.
Sebagai informasi, Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK dinilai janggal oleh sejumlah pihak.
Baca Juga: Cara Dapat dan Cek BLT UMKM Rp 1,2 Juta: Bisa Online, Klik Link Ini Banpres BPUM BNI dan BRI Cair
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut tes itu mengada-ada.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," kata Feri dalam keterangannya dikutip dari ANTARA, Selasa 4 Mei 2021.
Sebagai contoh, kata dia, pertanyaan terkait dengan Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah.
Baca Juga: 4 Zodiak Paling Beruntung dalam Karir dan Keuangan Hari Ini 5 Mei 2021, Hati-hati dengan Teman!
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ujar dia.***