BERITA DIY - Akhirnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait keputusannya menerima jabatan sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar awal bulan Maret 2021 lalu.
Moeldoko menyampaikannya melalui rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya.
"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali," kata Moeldoko. dikutip dari video Instagram @dr_moeldoko, yang diunggah pada 28 Maret 2021.
Baca Juga: MotoGP Doha 2021: Jadwal Siaran Langsung, Link Live Streaming, dan Prediksi
Baca Juga: Sebut KLB Moeldoko Main Gila, Andi Arief: Mereka akan Berupaya Rebut Paksa Kantor DPP Demokrat
Moeldoko mengatakan terdapat kecenderungan tarikan ideologis yang kuat dari Demokrat. Menurutnya, hal tersebut lebih dari sekedar menjaga ideologis berpolitik agar tidak nelenceng dari kiblat demokrasi bangsa.
Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Jenderal bintang empat itu juga menyampaikan alasannya menerima jabatan tertinggi di Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Bantah Penjelasan Moeldoko, AHY Tegaskan Partai Demokrat Menganut Ideologi Pancasila
Pernyataan Moeldoko mendapat tanggapan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta pada Senin 29 Maret 2021.
AHY menyebut Moeldoko seolah menghasut memanfaatkan isu 'pertentangan ideologi' karena tidak mampu memberikan pernyataan yang benar.
"Apalagi etika keperwiraan dan keprajuritan," tutur AHY.
Menurut AHY, para kader Demokrat menilai Moeldoko tidak menunjukan etika dan nilai-nilai moral sebagai bangsa yang beradab.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mempertanyakan keberanian Moeldoko untuk mengakui bahwa ada permainan makelar politik dalam KLB Deli Serdang.
"Pertanyaannya, beranikah Moeldoko mengakui pernah atau tertipu oleh para makelar politik," kata AHY.
AHY juga menegaskan bahwa KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan konstitusi Demokrat yang sudah disahkan pemerintah pada 2020 lalu.
Putra Sulung SBY tersebut bahkan menyebut semua pihak yang hadir dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu tidak lebih dari orang-orang yang melawan hukum.***