BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani dipuji karena lebih pilih menampilkan hasil kerja daripada konten receh di media sosial.
Menurut pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, ini merupakan langkah yang bagus dan menjadi pembeda dibandingkan politisi lain yang menggunakan cara konten receh untuk menggaet khalayak.
Ini juga dinilai sebagai pembeda dari kebanyakan pejabat publik yang mengambil jalan pintas untuk menaikkan elektabilitasnya.
“Apa yang dilakukan Puan dengan tidak tergoda ikut-ikutan cara instan dengan main konteh receh di socmed layak diapresiasi. Karena akun sosmed pejabat publik kan seharusnya memang menjadi bagian dari komunikasi publik itu sendiri. Kalau isinya konten receh melulu, pertanyaannya adalah: fungsi pejabat publik itu membuat rakyat tertawa dengan konten receh atau melayani rakyat dengan kerja nyata?” kata Ari di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Baca Juga: Ketua DPR RI Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif, Puan: Kedekatan Kami Seperti Cucu dan Kakek
Ari menilai konten receh sebenarnya tidak masalah jika hanya menjadi kemasan (packaging) dari substansi kerja-kerja pejabat publik sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan rakyat.
“Gimmick dalam komunikasi perlu untuk mengemas substansi. Tapi yang kita lihat sekarang kan banyak yang gimmick dan receh, tapi tidak ada hubungan dengan substansi kerja mereka sebagai pejabat publik. Memang kalau pejabat jalan di trotoar berlagak seperti Ariel Noah itu substansi kerjanya dimana?” kata Ari.
“Makanya ketika Puan tidak ikut-ikutan main konten receh itu bagus sebagai pembeda,” ujarnya.
Ari menilai, pilihan Puan untuk tidak memainkan konten receh karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPR tidaklah ringan, utamanya dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Baca Juga: Puan Maharani Ajak Forum Dunia Mulai Serius Lakukan Aksi Nyata Cegah Bencana di GPDRR 2022
Oleh karenanya, pilihan Puan untuk lebih menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan progres dan hasil kerja-kerjanya kepada rakyat, sudahlah tepat.
“Seperti dalam pengesahan UU TPKS yang lalu, DPR kan jadinya diapresiasi karena Ketua DPR terus menyampaikan progres dan hasil kerja pembuatan UU yang ditunggu-tunggu untuk melindungi rakyat dari kekerasan seksual tersebut. Rakyat jadi tahu bahwa di balik pengesahan UU TPKS ada peran DPR yang besar,” kata Ari.
Lebih jauh, Ari meminta masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi konten-konten media sosial pejabat publik, yang seharusnya bekerja untuk melayani publik.
“Jangan sampai publik asyik tertawa karena konten receh pejabat, tapi lupa mempertanyakan progres dan hasil kerja pejabat tersebut. Karena kan rakyat ‘menggaji’ pejabat publik untuk melayani, bukan untuk komedi,” pungkas Ari.***