Network
BERITA DIY - Setidaknya ada 3 syarat pencairan BSU di Kantor Pos bulan November 2022, yuk cek status BLT Subsidi Gaji Rp 600 ribu dari Kemnaker.
Sebanyak 3,6 juta pekerja menjadi target pencairan BSU di Kantor Pos atau BSU tahap 7 melalui PT Pos Indonesia.
Adapun jadwal pencairan BSU di Kantor Pos diperkirakan selesai hingga akhir November 2022.
Pencairan BSU di Kantor Pos bisa dilakukan oleh pekerja yang memenuhi syarat BLT Subsidi Gaji.
Baca Juga: Syarat BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor Pos saat Weekend, Kapan BLT Subsidi Gaji Tahap 8 Cair?
Adapun syarat penerima BLT Subsidi Gaji 2022 yakni mendapat gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
Pekerja penerima BLT Subsidi Gaji 2022 terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak Juni 2022, bukan PNS/Polisi/TNI.
Serta, penerima BLT Subsidi Gaji 2022 bukan penerima Kartu Prakerja, BPUM, bansos PKH dan BPNT.
Untuk cek apakah nama Anda masuk penerima BSU 2022 pencairan di Kantor Pos, silakan daftar akun di laman kemnaker.go.id pilih menu 'Daftar'.
Baca Juga: Tanda BSU Subsidi Upah Cair Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu di Rekening BRI
Daftar syarat pencairan BSU di Kantor Pos
Lantas, berikut 3 syarat pencairan BSU Rp 600 ribu di Kantor Pos untuk diketahui dan dibawa ke lokasi pencairan.
1. KTP asli
2. Screenshot notifikasi di dashboard akun siapkerja.kemnaker.go.id yang menandakan Anda sebagai penerima BSU 2022; dan/atau
3. Kode barcode atau QR code yang ditampilkan melalui aplikasi PosPay, bahwa Anda ditetapkan sebagai penerima BSU 2022.
Oleh karena itu, silakan daftar akun Kemnaker dan download aplikasi PosPay di HP.
Baca Juga: Update BSU Tahap 8 Kapan Cair dan Apa Ada BLT Subsidi Gaji Tahun 2023? Ini Kata Airlangga Hartarto
Nantinya, pencairan BSU di Kantor Pos tanpa ada potongan apapun baik adminsitrasi atau hal lainnya.
Setelah menerima dana BSU Rp 600 ribu di Kantor Pos, penerima BLT Subsidi Gaji akan mendapat kwitansi yang ditandatangani di hadapan petugas.
Demikian 3 syarat pencairan BSU di Kantor Pos bulan November 2022 dan cara cek status BLT Subsidi Gaji Rp 600 ribu dari Kemnaker.***
