Network
BERITA DIY - Seratus hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mendapatkan kritik dari Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS).
Dalam pernyataannya, Kontras menyebut tidak adanya perubahan signifikan dalam memperbaiki kinerja institusi Korps Bhayangkara.
"Catatan ini berangkat dari hasil anlisa dan pemantauan terhadap 16 program prioritas 100 hari yang telah disusun oleh Jenderal Listyo Sigit," kata Peneliti Kontras Rozy Brilian dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 6 Mei 2021 dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Polisi Bubarkan Secara Paksa Jamaah I'tikaf di Masjid atas Tuduhan Politis
Pertama, paparnya, di era police 4.0., program perubahan teknologi kepolisian modern, Kapolri justru merealisasikan 'virtual police' yang notabene di dunia digital menjadi alat represi baru.
Operasi virtual police, Menurut Rozy, justru bersifat menindak dan mengatur ekspresi warga negara. Padahal, kepada mereka yang melakukan tindakan kriminal lewat media sosiallah penindakan seharusnya dilakukan.
"Kedua, program pemantapan kinerja Kamtibmas, Kapolri justru melakukan simplifikasi dengan penjagaan pada program investasi negara yang tidak memerhatikan dampaknya ke masyarakat," katanya.
Rozy menjelaskan bahwa yang ia maksud dengan dampak ke masyarakat ialah bagi warga yang bersuara, muncul ruang kriminalisasi. Contohnya seperti yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah.
Ketiga, menurut Rozy, dalam penanganan kerumunan atas program dukungan penanganan COVID-19, kepolisian justru sangat diskriminatif.
