Demokrat KLB Desak AHY dan SBY Minta Maaf ke Moeldoko dan Jokowi, Rachmad: Mari Pakai Cara Politik Santun

- 2 April 2021, 17:15 WIB
KSP Jenderal Moeldoko dan Presiden Jokowi.
KSP Jenderal Moeldoko dan Presiden Jokowi. /Instagram/@dr_moeldoko./

BERITA DIY - DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko menerima keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan partainya.

Meski demikian, mereka juga meminta agar Susilo Bambang Yudoyono dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk meminta maaf kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan susuan Demokrat versi KLB.

Juru bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad rahmad mengatakan bahwa pihaknya menerima keputusan ini.

Baca Juga: Link Live Streaming Piala Menpora 2021 Persiraja Banda Aceh vs Persib Bandung di Indosiar

Baca Juga: Mengejutkan! Papa Surya Marah Besar ke Elsa, Mama Sarah Lepas Tangan : Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini

"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat 1 April 2021 dikutip Berita DIY dari ANTARA.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan cara politik yang ceras, bersih dan santun, serta meminta AHY dan SBY meminta maaf kepada Jokowi dan Moeldoko.

"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," tutur Rahmad.

Baca Juga: Politisi Demokrat Bongkar Watak Asli AHY Saat Partainya Dikudeta Moeldoko, Jansen: Orangnya Murah Sekali

Baca Juga: Pemerintah Tolak KLB Demokrat, KSP Moeldoko Mendadak Ucapkan Selamat Memperingati Wafatnya Isa Almasih

Rahmad menambahkan, pihaknya akan kembali menempuh jalur hukum ke pengadilan unutk mengembalikan marwah Partai Demokrat.

"Mekanisme hukum akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia." tambah Rakhmad.

"Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Bapak Moeldoko taat hukum, tidak pernah menyalah gunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Rahmad.

Baca Juga: 25 Sekolah Kedinasan yang Lulusannya akan Jadi CPNS, Pendaftaran Tahun Ajaran Baru akan Dibuka BKN

Baca Juga: Profil Ardhito Pramono, Pemeran Kale NKCTHI Raih Penghargaan Artis Jazz Kontemporer Terbaik AMI Awards

DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader dimana pun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Mari kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bersungguh-sungguh dengan ikhlas mengembalikan Partai Demokrat kepada khittoh-nya, yakni partai terbuka, demokratis, bersih, cerdas, dan santun," ucapnya.***

 

Editor: Iman Fakhrudin

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah