Network
BERITA DIY - Pemerintah resmi menaikkan anggaran Kartu Prakerja sebanyak dua kali lipat dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 lalu.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 27 januari 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran Kartu Prakerja yang sebelumnya sebesar Rp10 triliun kini dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
"Bapak Presiden memutuskan program Prakerja dinaikkan dua kali lipat. Jadi, tadinya Rp10 triliun tahun ini supaya disamakan dengan tahun lalu menjadi Rp20 triliun, kita tambahkan Rp10 triliun," kata Sri Mulyani melalaui video virtual.
Baca Juga: BLT Banpres UMKM Rp2,4 Juta Cair Lagi via Bank BRI, Buruan Cek KTP di Link Ini: BPUM Masuk Rekening
Dengan demikian, secara otomatis program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada tahun 2021 ini diawali dengan pendaftaran gelombang 12.
Namun hingga hari ini belum ada informasi resmi mengenai kapan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 akan dibuka.
Pada tahun lalu, pendaftaran Kartu Prakerja dibuka secara online melalui laman www.prakerja.go.id hingga gelombang 11 pada desember 2020.
Program ini menyasar masyarakat berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang kuliah atau sekolah untuk meningkatkan kompetensinya.
Baca Juga: Hore! BLT Subsidi Gaji Kembali Cair ke 294 ribu Karyawan, Cek Link Ini Dapat BSU Rp1,2 Juta
Baca Juga: Cara Dapat Bantuan Rp1,2 Juta dari Kemensos, Cuma Pakai KTP Cek Penerima Bansos BST di Link Ini
Penerima Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan bantuan sebesar Rp3,55 juta dalam bentuk saldo pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif Rp2,55 juta yang dicairkan secara bertahap.
Namun, program Kartu Prakerja ini tidak dibuka untuk semua orang. Setidaknya ada tujuh golongan yang dipastikan tidak akan lolos ketika mendafar di www.prakerja.go.id.
Berikut ini merupakan daftar golongan yang dipastikan tidak akan mendapatkanKartu Prakerja menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020:
1. Pejabat Negara
2. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Aparatur Sipil Negara
4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Juga: Alur Pendaftaran BLT PKH Rp3 Juta dan Cara Cek Daftar Penerima Bansos Secara Online
6. Kepala Desa dan perangkat desa
7. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.***
