BERITA DIY - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu angkat suara soal dugaan penemuan alat rapid tes Antigen bekas di Bandara Kualanamu Medan.
Menurutnya, BUMN semakin hancur usai kasus penemuan rapid test antigen palsu oleh oknum petugas Kimia Farma Diagnostika Bandara Kualanamu terungkap.
"BUMN makin hancur," tulis @msaid_didu 28 April 2021 mengutip cuitan Politisi Demokrat Cipta Panca Laksana yang mengkritisi temuan rapid test antigen palsu ini.
Baca Juga: Indonesia Kehilangan Salah Satu Putra Terbaiknya, Addie MS Ucapkan Duka Cita atas Kepala BIN Papua
Sebagai informasi, pihak kepolisian menangkap lima petugas tes cepat yang merupakan oknum karyawan Kimia Farma Diagnostika Bandara Kualanamu.
Kelima petugas tersebut berinisial RN, AD, AT, EK, dan EI. Mereka diduga menggunakan alat tes usap bekas.
Sementara itu, PT Kimia Farma Tbk, melalui cucu usaha PT Kimia Farma Diagnostik, mendukung penuh langkah aparat hukum mengusut oknum petugas mereka.
Saat ini, PT Kimia Farma Diagnostik bersama aparat penegak hukum tengah melakukan investigasi kasus tersebut.
Baca Juga: Dapat Bansos Sembako Rp 200 Ribu Sekarang Cuma Lewat Hp, Cek Disini Sekarang
"Kita mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap kasus tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika tersebut sangat merugikan perusahaan dan sangat bertentangan dengan standard operating procedure (SOP) perusahaan serta merupakan pelanggaran sangat berat," ujar Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadhilah Bulqini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 28 April 2021 dikutip dari ANTARA.
Menurut Adil, apabila terbukti bersalah, maka oknum petugas layanan tes cepat tersebut akan diberikan tindakan tegas dan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kimia Farma memiliki komitmen yang tinggi sebagai BUMN farmasi terkemuka yang telah berdiri sejak jaman Belanda, untuk memberikan layanan dan produk yang berkualitas serta terbaik, lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta terus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan sehingga hal tersebut tidak terulang kembali," katanya.***