Cukup Pakai KK dan KTP, Ini Cara Dapat Bansos PKH yang Kembali Cair bulan April: Cek Penerima di Link Berikut

BERITA DIY-Cukup melampirkan berkas KK dan KTP, masyarakat sudah dapat mengajukan pendaftaran untuk dapat bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang telah terdaftar di DTKS serta telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima.

Pada bulan April 2021 ini, bansos PKH akan kembali disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran yang berbeda di setiap golongan.

Baca Juga: Lolos Kartu Prakerja Gelombang 16? Segera Daftar Pelatihan dengan Cara Berikut untuk Dapat Insentif Rp2,4 Juta

Berikut besaran bantuan serta kriteria untuk masing-masing golongan:

• Ibu hamil: maksimal dua kali kehamilan
• Anak usia dini: usia 0-6 tahun maksimal dua anak
• Anak sekolah SD-SMA Sederajat: usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
• Lansia: di atas 70 tahun, maksimal satu dalam keluarga
• Penyandang disabilitas: maksimal satu orang dalam satu keluarga

Besaran dana bansos PKH bulan April yang diterima untuk masing-masing golongan masyarakat juga berbeda, yaitu:

• Ibu Hamil: Rp3 juta, atau Rp750 ribu per tiga bulan
• Anak Usia Dini: Rp3 juta, atau Rp750 ribu per tiga bulan
• Anak Sekolah SD: Rp900 ribu, atau Rp225 ribu per tiga bulan
• Anak Sekolah SMP: Rp1,5 juta, atau Rp375 ribu per tiga bulan
• Anak Sekolah SMA: Rp2 juta, atau Rp500 ribu per tiga bulan
• Penyandang Disabilitas: Rp2,4 juta, atau Rp600 ribu per tiga bulan
• Penyandang Penyakit TBC: Rp3 juta, atau Rp750 per tiga bulan
• Lansia: Rp2,4 juta, atau Rp600 ribu per tiga bulan

Baca Juga: Pengamat Sebut Fenomena Raffi Ahmad Akuisisi Cilegon United FC sebagai Sesuatu yang Positif

Apabila masyarakat belum terdaftar dalam DTKS namun merasa memenuhi syarat sebagai penerima bansos PKH, dapat mengajukan pendaftaran dengan alur sebagai berikut:

1. Masyarakat dari keluarga miskin melakukan pendaftaran ke desa atau kelurahan setempat membawa berkas KK dan KTP.
2. Pendaftaran tersebut akan dibahas di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan apakah warga tersebut layak atau tidak masuk dalam DTKS Kemensos. Kelayakan tersebut berdasarkan pada identifikasi awal (pre-list) ataupun usulan yang baru masuk.
3. Musyawarah tersebut kemudian menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat untuk menjadi pre-list
4. Data pre-list tersebut yang kemudian digunakan Dinas Sosial guna verifikasi dan validasi data dengan instrument lengkap DTKS, seperti melalui kunjungan rumah tangga.
5. Data yang telah selesai divalidasi dan diverifikasi kemudian dicatatkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) offline oleh operator Desa/Kecamatan setempat, dan kemudian diekspor dalam bentuk file extention
6. File tersebut kemudian akan dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan Import data ke SIKS
7. Hasil verifikasi serta validasi tersebut kemudian dilaporkan ke Bupati atau Wali Kota dan selanjutnya disahkan ke Gubernur kemudian diteruskan kepada Menteri.
8. File tersebut kemudian disampaikan dengan cara mengimpor data ke SIKS-NG disertakan surat pengesahan Bupati/Wali Kota serta Berita Acara musyawarah desa atau kelurahan.

Baca Juga: Raffi Ahmad Akuisisi Cilegon United FC Sekaligus Ubah Namanya Jadi RANS Cilegon FC

Sebelumnya, bansos PKH tahap I telah cair sejak bulan Januari, Februari, dan Maret 2021 secara bertahap untuk membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.***