BERITA DIY - Polemik dalam tubuh partai Demokrat masih terus bergulir. Salah satunya adanya upaya untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya sebagai Ketua Umum partai Demokrat itu masih terus bergulir.
Diketahui seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia, kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, berkonspirasi bersama pihak eksternal.
Namun beberapa hari yang lalu, anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan bersama tujuh anggota lainnya mendesak partainya untuk mengadakan KLB dengan alasan untuk mengatasi ragam persoalan internal partai.
Baca Juga: Profil Shkodran Mustafi Pemain Sepak Bola Jerman yang Beragama Islam dan Punya Banyak Prestasi
Tak hanya itu saja, salah satunya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mereka nilai kurang mampu dalam memimpin partai.
Melihat kondisi yang kian memanas itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) menegaskan tak memberi restu adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai tersebut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW, di Bogor, Selasa, 2 Maret 2021. Sebagaimana dikutip BERITA DIY dari laman Antara.
“Aturan KLB itu setidaknya mempersyaratkan dua hal, ada permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan ada persetujuan dari MTP (majelis tinggi partai),” ujar Asep.
Menurutnya, sebagaimana DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar untuk tetap solid bersama para pengurus di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jangan malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal. Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya,” kata Asep.
Asep yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jabar itu, menyebutkan bahwa mereka yang ngotot menggelar KLB merupakan gerombolan liar.
Baca Juga: Harga Sepeda Brompton Kini, Primadona Paling Dicari Kala Pandemi
Dirinya menambahkan bahwa orang-orang tersebut dianggap menyalahi aturan yang sudah disahkan oleh negara. Ia juga merasa bingung dan tidak habis pikir bahwa orang yang sudah jelas dikeluarkan dari partai, namun masih merasa ada dalam partai tersebut dan menginginkan pergantian ketua melalui KLB.
“Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB. Ngaku pendiri partai, tapi tak juga paham aturan terakhir partai yang didirikan dan sudah disahkan oleh negara kan jadi aneh,” kata Asep.
Legislator asal Kabupaten Bogor itu juga menyarankan kepada mereka yang mendesak KLB, agar sebaiknya membuat partai sendiri saja, sehingga tak dianggap mengganggu keharmonisan partai Demokrat.
“Jika mereka ngotot, ya bubarkan saja. Bisa rusak tatanan kehidupan berpolitik kita jika hal ini dibiarkan. Negara tak boleh diam menghadapi gerombolan politisi liar yang tak jelas seperti mereka ini,” kata Asep.***