Network
BERITA DIY - Berikut ini adalah kriteria ASN yang diperbolehkan untum WFH pada tanggal 16 - 17 April 2024. Kriteria ini didasarkan pada aturan yang dibuat oleh Menpan RB, simak di sini selengkapnya!
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan sebuah peraturan terkait tugas kedinasan dari rumah yang disebut work from home atau WFH bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan WFH ini ditujukan untuk tanggal 16 sampai 17 April 2024 mendatang. Bukan tanpa alasan pemerintah menerbitkan aturan ini, hal ini dikarenakan demi mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2024.
Kebijakan terkait WFH ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
Baca Juga: Menhub Munculkan Usulan WFH Lebaran 2024 Untuk Pekerja Guna Hindari Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah tidak semua anggota ASN bisa melaksanakan WFH, karena pemerintah juga melakukan pengombinasian dengan WFO atau work from office.
Melansir dari website resminya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.
Sementara instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, memberlakukan WFH maksimum 50 persen dari total jumlah pegawai. Disebutkan oleh Anas bahwa teknis WFH akan diatur instansi masing-masing.
Baca Juga: THR Lebaran 2024 Pensiunan PNS dan ASN Kapan Cair? Cek Jadwalnya DI SINI
Instansi WFO dan WFH
Berikut ini adalah contoh instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat dan akan tetap melaksanakan WFO 100 persen menurut Anas, yaitu :
- bagian kesehatan
- keamanan dan ketertiban
- penanganan bencana
- Bagian energi
- Bagian logistik
- Bagian pos
- transportasi dan distribusi
- obyek vital nasional
- proyek strategis nasional
- konstruksi
- utilitas dasar.
Baca Juga: Cara Cek Pendataan Non ASN BKN, Nama dan Status Tenaga Honorer Terbaru Bisa Lihat ke Mana?
Sedangkan, untuk instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen.
Sebagaimana yang dimaksudkan Anas adalah sebagai berikut:
- Bagian kesekretariatan
- Bagian keprotokolan
- Bagian perumusan kebijakan
- Bagian penelitian
- Bagian analisis, dan sebagainya.
Masih melansir dari website resminya, Anas juga berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.
Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.
“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujar Anas dalam keterangan tertulis di website resminya.
Demikianlah informasi tentang kriteria ASN yang diperbolehkan menjalankan WFH pada 16 - 17 April 2024 berdasarkan aturan dari Menpan RB. ***
