BERITA DIY - Selamat NIK KTP UMKM terdaftar di link di bawah ini dapat BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI. Simak cara lapor ke nomor resmi jika bantuan tidak cair.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.
Salah satunya dengan menggunakan sistem data terpadu yang bisa digunakan untuk mengetahui daftar penerima BLT. Salah satu wujudnya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS ini merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan BLT ke berbagai golongan masyarakat seperti lansia, difabel, ibu hamil, anak sekolah, dan lain-lain.
Ada banyak BLT yang sumber datanya menggunakan DTKS. Bahkan, NIK KTP UMKM yanterdaftar di sana juga bisa dapat BLT Rp 750 ribu pada Juni 2024 ini.
BLT Rp 750 ribu ini bukan berasal dari program BPUM BRI yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan bisa dicek di link eform.bri.co.id.
BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI ini berasal dari Bansos PKH Tahap 2 periode April-Juni 2024 untuk masyarakat dari kategori ibu hamil/menyusui dan balita.
Berikut syarat yang harus dipenuhi agar NIK KTP UMKM terdaftar di DTKS dan bisa dapat BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI:
1. Terdaftar sebagai penerima Bansos PKH
2. Sedang hamil/menyusui atau punya balita
3. Warga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Tidak berprofesi sebagai ASN, TNI, maupun Anggota Polri
Bansos PKH ini cair ke 10 juta penerima yang berasal dari masyarakat umum, baik UMKM, pengangguran, pekerja, dan lain-lain.
Ada 7 kategori penerima Bansos PKH. 2 di antaranya adalah ibu hamil/menyusui dan balita, yang masing-masing dapat BLT Rp 3 juta per bulan.
BLT tersebut cair dalam 4 tahap selama setahun, sehingga setiap 3 bulan sekali NIK KTP UMKM hamil/balita yang terdaftar sebagai penerima Bansos PKH akan dapat BLT Rp 750 ribu.
Bantuan ini disalurkan oleh beberapa lembaga penyalur, yakni sebagai berikut:
1. Bank Mandiri
2. Bank Negara Indonesia (BNI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
5. PT Pos Indonesia atau Kantor Pos
Untuk mengetahui apakah NIK KTP UMKM terdaftar sebagai penerima BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI atau tidak, maka mereka bisa cek Bansos PKH lewat link cekbansos.kemensos.go.id, bukan eform.bri.co.id.
Jika terdaftar sebagai penerima Bansos PKH namun tidak dapat BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI, maka UMKM bisa lapor ke nomor 171.
Nomor 171 ini adalah nomor call center layanan pengaduan bantuan dari Kementerian Sosial RI untuk mengaduan kendala penyaluran bansos.
Selain melalui nomor di atas, pelaku UMKM juga bisa lapor lewat situs dan aplikasi SP4N Lapor (Lapor.go.id).
Itulah NIK KTP UMKM yang terdaftar dapat BLT Rp 750 ribu non BPUM BRI dan cara lapor ke nomor resmi jika bantuan tidak cair.***