BERITA DIY - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tidak seperti yang diharapkan.
"Maaf kalau saya bicara agar terbuka, OTT juga menurut saya buahnya tidak seperti yang kita harapkan, (apa) orang jadi kapok? Tidak juga, pencegahan ini yang menurut hemat saya yang perlu KPK dari awal selalu kedepankan," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK Tahun 2021-2022 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam mencegah korupsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018.
"Jangan biarkan orang terjerumus, kalau masih bisa kita ingatkan. Pengalaman saya sekarang hampir 7 tahun di kabinet ini, saya lihat memang pencegahan ini baru akhir-akhir ini semakin baik dan itu menurut saya hal ini sangat penting, tidak sekedar OTT," tambah Luhut.
Menurut Luhut, banyaknya kasus korupsi di Indonesia juga karena ada kesalahan pemerintah.
"Misalnya kemarin saya lihat proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung banyak yang bisa bisa kita hemat sebenarnya kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat," ungkap Luhut.
Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean pun mendukung ucapan Luhut soal semestinya KPK mengutamakan pencegahan.
"Sejak lama kita berharap agar @KPK_RI mengutamakan pencegahan spy uang rakyat tidak hilang dimaling oleh koruptor," katanya melalui cuitan twitter, Selasa.
Baca Juga: Cek Penerima Bantuan Sosial PKH di dtks.kemensos.go.id, Ada Bantuan Hingga Rp3 Juta per Orang
Dia menambahkan, hal yang disampaikan oleh Luhut adalah realita yang mesti diperhatikan. Ferdinand pun mendukung KPK perlu dievaluasi.
"Apa yg disampaikan oleh pak Luhut ini adalah realita tak teebantahkan. Banyak yg tertangkap, tp korupsi terus terjadi. KPK perlu evaluasi," tegas Ferdinand.***