Network
Seorang kepala negara atau kepala kantor akan ditanya tentang kebijakan-kebijakan yang telah ia ambil dalam setiap proyek yang dicanangkan.
Begitu pula seorang suami juga akan ditanya tentang bagaimana kondisi anak istrinya kelak ketika dihadapan mahkamah Allah SWT.
Seperti penggalan ayat dari surat Al Nisa ayat 59 berikut ini:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Para ulama mengatakan bahwa seorang pemimpin harus ditaati oleh rakyatnya, selama pemimpin tersebut berjalan sesuai aturan Allah dan ajaran yang telah Nabi Muhammad SAW contohkan.
Kedua, Nabi selalu memutuskan semua perkara yang dihadapi dengan jalan musyawarah dan mufakat.
Pemimpin harus mampu mengenyampingkan urusan pribadi, dan harus mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan orang banyak.
Ajaran musyawarah ini Nabi ajarkan untuk semua elemen kepemimpinan, baik agama, masyarakat, maupun urusan keluarga.
Setiap orang harus diposisikan dalam kedudukan yang sama, dan memiliki kesempatan yang sama dalam memberi usulan mengenai persoalan apapun.
