BERITA DIY - Kabar gembira! Pemerintah akhirnya memutuskan program Kartu Prakerja di tahun 2023 dengan Gelombang 48 dimulai pada 10 provinsi. Berikut ini syarat dapat bantuan Rp4,2 juta.
Pada tahun 2023, program Kartu Prakerja dimulai dengan skema yang berubah drastis dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya di tahun 2022.
Dari segi jumlah bantuan dan insentif mengalami lebih tinggi menjadi total Rp4,2 juta yang terdiri dari bantuan pelatihan Rp3,5 juta, transportasi pelatihan Rp600 ribu, dan survei Rp100 ribu.
Bantuan pelatihan memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena program Kartu Prakerja 2023 menggunakan skema normal yang lebih mengutamakan peningkatan kemampuan dan produktivitas.
Tidak seperti pada pelaksanaan pada program sebelumnya dengan skema semi bansos, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu kali ini hanya diberikan satu kali saja sebagai biaya transportasi pelatihan.
Bentuk pelatihan dalam program Kartu Prakerja tahun 2023 pun juga mengalami perubahan menjadi dilaksanakan secara online, offline, maupun campuran.
Dilansir dari antaranews.com, dalam pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang 48 di tahun 2023 di 10 provinsi untuk pelatihan secara offline.
Berikut ini daftar 10 provinsi pembukaan gelombang pertama di kuartal pertama tahun 2023, antara lain:
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
- Sumatera Utara
- Sulawesi Selatan
- Bali
- Nusa Tenggara Timur
- Papua
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konfrensi pers daring pada Kamis 5 Januari 2023.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua" kata Airlangga Hartarto.
Adapun syarat mendaftar program Kartu Prakerja ini untuk bisa dapat bantuan dan insentif dengan total Rp4,2 juta dikutip dari www.prakerja.go.id.
- WNI berusia 18 tahun ke atas.
- Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
- Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
- Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.
- Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
- Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.
Demikian informasi mengenai program Kartu Prakerja di tahun 2023 dengan Gelombang 48 dimulai pada 10 provinsi, berikut syarat dapat bantuan Rp4,2 juta.***