BERITA DIY - Tokoh masyarakat asal Papua, Christ Wamea meminta ahar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniadakan pendengung atau buzzer yang disebut-sebut sebagai peliharaan rezim.
Menurut Christ Wamea, buzzer merupakan limbang demokrasi yang sangat berbahaya sehingga tidak baik jika menghiasi layar media sosial.
"BuzzeRp peliharaan rezim adalah limbah demokrasi yg sangat berbahaya jadi harus segera dimusnahkan olh bpk Jokowi." ujar Christ Wamea dikutip Berita DIY dari akun twitternya, @PutraWadapi 12 Maret 2021.
Baca Juga: Fantastis! Segini Penghasilan Atta Halilintar dari YouTube dengan 26,5 Juta Subscribers
Sebagai informasi, buzzer merupakan salah satu istilah sering dibicarakan di dunia digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Instagram.
Buzzer yang tidak bertanggung jawab disebut-sebut sebagai salah satu musuh di dunia jurnalistik.
Baca Juga: Daftar Aplikasi yang Tidak Bisa Diakses dan Cara Daftar Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud
Baca Juga: Fantastis! Segini Penghasilan Atta Halilintar dari YouTube dengan 26,5 Juta Subscribers
Buzzer bekerja dengan cara counter sebuah narasi dengan cara yang masif untuk melakukan tujuan tertentu.
Buzzer biasanya dikoordinasikan oleh seseorang atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendengungkan sebuah topik khusus di media sosial.
Akun-akun buzzer biasanya dikenali melalui unggahan mereka yang mirip dari segi konten dan narasi, dengan akun lain.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Fadli Zon Minta Habib Rizieq Dibebaskan: Kasusnya Sarat Muatan Politik
Baca Juga: Apa Itu Vaginismus? Ternyata di Indonesia Ada Komunitasnya Lho
Akun-akun ini juga biasanya merupakan akun yang baru dibuat dengan tujuan untuk melambungkan suatu tagar atau keyword khusus agar menjadi trending topik.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan bahwa buzzer merupakan salah satu tantangan pers saat ini.
"Musuh terbesar dunia pers saat ini, khususnya pers online melalui jalur media sosial, ialah para buzzer yang minim tanggung jawab kebangsaan, etika cover both sides, dan keadaban mulia," kata Haedar dalam publikasi di situs Muhammadiyah, betepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2021.***