BERITA DIY - Kementerian Ketenagakerjaan resmi tidak melanjutkan program BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan karyawan dan akan fokus ke bantuan sebesar Rp3,5 juta dari program Kartu Prakerja.
Sebagaimana diketahui, program BLT Subsidi Gaji hanya diberikan kepada karyawan yang bergaji di bawah Rp5 juta. Sedangkan Kartu Prakerja bisa didapatkan oleh pengangguran yang sedang mencari kerja.
Besarnya bantuan BLT Subsidi Gaji adalah sebesar Rp2,4 juta sedangkan Kartu Prakerja sebesar Rp3,5 juta.
Baca Juga: Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun, Politikus Gerindra Fadli Zon Bagikan Berita Duka
Penerima Kartu Prakerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sedangkan penerima Kartu Prakerja mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di web www.prakerja.go.id.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, pihaknya tidak meneruskan pencairan BLT Subsidi Gaji BPJS melainkan akan fokus ke Kartu Prakerja yang anggarannya sudah disiapkan oleh ABN.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," kata Ida seperti dikutip dari Antara, Rabu 3 Februari 2021.
Baca Juga: 2 Kabar Duka dari Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon: Innalillahi Wa Inna Ilahi Rajiun
Ia mengatakan program bansos subsidi gaji hingga saat ini memang tidak dianggarkan di APBN 2021.
"Kita konsentrasi pada program Kartu Prakerja," ungkapnya.
Akan tetapi, Ida mengungkapkan, untuk program Kartu Prakerja 2021 akan dianggarkan sebesar Rp20 triliun atau dua kali lipat dari tahun 2020.
Lebih lanjut, Kartu Prakerja juga memberikan kesemapatn bagi penerima program ini untuk meningkatkan kapabilitasnya melalui pelatihan.
Adapun syarat penerima Kartu Prakerja yang berhak dapat bantuan insentif senilai Rp3,55 juta adalah sebagai berkut:
- Peserta merupakan pencari kerja.
- Selain kepada pencari kerja, Kartu Prakerja juga dapat diberikan kepada:
- Pekerja/buruh yang terkena PHK.
- Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, yaitu mereka yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro dan kecil). - Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP dan berusia paling rendah 18 tahun.
- Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD
- Tidak menerima bansos dari Kemensos maupun Kemenaker.****