Network
BERITA DIY - Sinergi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diperlukan untuk menyatukan visi pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum dalam acara pembahasan kajian pola pembangunan nasional bersama BRIN di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022 lalu.
Karjono menambahkan bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berperan untuk menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Terlebih, rencana pembangunan nasional yang digagas tersebut juga harus berpedoman pada Haluan ideologi Pancasila.
Baca Juga: Dewa Pakar BPIP Tanggapi Dino Patti Djalal soal Misi Permaian Jokowi untuk Rusia dan Ukraina
“Pada dasarnya, kami (BPIP) mencoba untuk menyatukan persepsi dengan BRIN supaya kita bisa bersama membuat kajian pola pembangunan nasional semesta berencana berbasis trisakti dengan menempatkan supremasi ilmu pengetahuan.” Ucapnya saat pembahasan kajian pola pembangunan nasional bersama Badan Riset dan Inovasi (BRIN) di Jakarta, Kamis, (11/8).
Ia menjelaskan bahwa BRIN adalah lembaga yang diperlukan terkait penelitian, pengkajian, invensi serta inovasi hal ini tertuang dalam Pasal 48 UU SINAS IPTEK dan Pasal 121 UU CIPTA KERJA.
“Jika kita membandingkan dengan Amerika Serikat, terdapat 2 badan riset dan penelitian yang dibawah kendali Presiden AS, sementara di Malaysia badan riset berada di bawah kendali Perdana Menteri. Sementara ini, BRIN masih dibawah kendali unsur pengarah dan pelaksana yang membawahi lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) pada kementerian/lembaga dan daerah. Maka dari itu, akan menjadi Langkah yang tepat jika Lembaga riset dan penelitian seperti BRIN langsung di bawah kendali Presiden.” Ucap Karjono.
Baca Juga: BPIP dan Pangdam V Brawijaya Perkuat Kolaborasi Bumikan Pancasila
