BERITA DIY - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah transparan dalam memilih Pejabat Kepala Daerah dan melibatkan partisipasi publik.
Sebagaimana diketahui, jelang pemilihan umum secara serentk yang digelar di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, banyak daerah yang pemimpinnya akan lengser dan diganti Pejabat Kepala Daerah.
Gelombang pertama penjabat kepala daerah akan mulai bertugas pada pertengahan Mei 2022 dengan jumlah 101 untuk memimpin di 5 provinsi, 6 kota, dan 3 kabupaten.
Baca Juga: Masuk Bursa Capres 2024, Ganjar Pranowo Dinilai Perlu Hadapi Puan Maharani Dulu
Sementara itu pada 2023, ada 171 penjabat kepala daerah yang akan bertugas.
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah agar transparan dalam memilih penjabat kepala daerah.
Puan juga mendorong proses seleksi melibatkan partisipasi publik. Hal ini disampaikan Puan merespons 101 daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2022.
Baca Juga: Prabowo-Puan dan Ganjar-Anies Digadang-gadang Jadi Capres Cawapres 2024, Siapa yang Lebih Unggul?
“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.