Network
BERITA DIY - Sejumlah pakar turut angkat suara terkait rencana Ketua DPR RI Puan Maharani yang menginginkan agar parlemen lebih mengedepankan kualitas dari pada kuantitas.
Sebelumnya Puan meminta kepada anggota DPR untuk mengedepankan lahirnya undang-undang yang berkualitas dan dampak positifnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat.
Terkait hal ini, Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar menyoroti tiga hal agar ide Puan tersebu bisa dijalankan, yaitu, pembaruan prosedur, keseriusan, model partisipasi dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Elektabilitas Puan Maharani Meningkat Bukan karena Polesan Pencitraan, Tapi Hasil Kerja Ketua DPR RI
“Karena proses pembahasan RUU di DPR perlu memperbarui prosedur yang paling efektif, dan yang efektif itu seperti apa,” sebut Wahyudi hari ini (29/4).
Soal waktu, perlu dipastikan berapa lama pembahasan sebuah RUU. Dalam time frame ini, DPR bersama pemerintah fokus dan serius membahas RUU tersebut.
“Untuk membahas satu RUU diperlukan keseriusan dari mereka yang ditugaskan secara khusus untuk membentuk dan menyusun RUU tersebut, baik dalam konteks Panja Pansus dan bentuk-bentuk yang lain diatur dalam peraturan tata tertib DPR.” ujar Wahyudi.
Menurut konstitusi di Indonesia sebuah pembahasan RUU adalah proses bersama DPR dan Presiden, ada dua pihak terlibat, jadi tidak bisa mengandai-andai itu bisa diselesaikan oleh DPR.
