Network
BERITA DIY - Melakukan peralihan kekuasaan tentu tak semudah membalik telapak tangan. Begitulah yang dialami Junta Militer Myanmar usai melakukan kudeta pada pemerintahan sipilnya.
Rezim militer pimpinan Min Aung Hlaing itu tampaknya kesulitan merebut kursi duta besar untuk Persatuan Bangsa-Bangsa bagi negaranya.
Pasalnya, di kursi tersebut masih bercokol dubes utusan pemerintahan Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Tun, yang ternyata tetap bertahan meski atasannya ditangkap militer di negaranya.
Baca Juga: Mirip Kasus Tiktok Cash, Kini Snack Video Diblokir Kominfo
Tak hanya itu, Moe Tun juga berbicara di majelis PBB terkait kondisi negaranya dan meminta intervensi PBB guna mengembalikan kedudukan pemerintahan yang sah.
Pada situasi itu, Moe Tun menjadi satu-satunya pejabat pemerintahan kubu Suu Kyi yang tetap menjalankan tugasnya setelah para pejabat di dalam negeri dijebloskan ke dalam penjara oleh Junta.
"Pelaku kudeta juga pada dasarnya tidak memiliki otoritas untuk menyangkal penugasan negara yang sifatnya legal," ujar surat Kyaw Moe Tun dan kubu Aung San Suu Kyi dalam suratnya ke PBB pada Rabu, 3 Maret 2021.
Melihat kondisi itu, pihak Junta tentu tak tinggal diam. Pemerintahan versi Junta akhirnya memecat Moe Tun dari jabatan dubes dan menggantinya dengan pejabat lain.
