BERITA DIY - Hasil survei yang melibatkan kelompok pegawai negeri sipil (PNS) tentang persepsi korupsi, demokrasi, dan intoleransi resmi dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Berkaitan dengan demokrasi, LSI mengungkapkan bahwa mayoritas responden (PNS) rupanya setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia.
"Komitmen (PNS) terhadap demokrasi penting untuk birokrasi, karena itu indikasinya terkait transparansi, pelayanan yang diskriminatif atau tidak diskriminatif, dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat rilis hasil survei secara virtual sebagaimana diikuti di Jakarta, Minggu, 18 April 2021.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Wilayah DKI Jakarta Hari Ini 19 April 2021
Dari semua responden yang disurvei LSI, berikut hasil pendapat PNS mengenai kelayakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia:
- 56,9 persen memilih cukup setuju
- 25,7 persen memilih sangat setuju
- 3,7 persen tidak setuju
- 12,8 persen netral
Dikutip Berita DIY dari Antara News, Djayadi mengungkapkan sikap positif PNS terhadap demokrasi tidak jauh berbeda dengan sikap mayoritas responden lainnya yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang disurvei pada September 2019.
LSI membandingkan bahwa kecenderungan PNS dan publik dalam mendukung demokrasi sama-sama di kisaran lebih dari 80 persen.
Baca Juga: Mengerikan, ICW Beri Nilai 'E' Penegak Hukum dalam Penindakan Kasus Korupsi Periode 2020
Meskipun begitu, mayoritas responden lebih memilih bahwa kebijakan terkait ekonomi harus lebih dikedepankan ketimbang sekadar melaksanakan nilai-nilai dan praktik demokrasi.
Berikut hasil survei yang mempertanyakan apakah pembangunan ekonomi lebih harus dikedepankan ketimbang sekadar melaksanakan nilai-nilai dan praktik demokrasi:
- 41,5 persen memilih cukup setuju
- 11,4 persen memilih sangat setuju
- 16,7 persen memilih sedikit tidak setuju
- 2,8 persen memilih sangat tidak setuju
Baca Juga: Profil Thomas Tuchel, Pelatih Sepak Bola yang Berhasil Bikin Chelsea Jaya Lagi