Peraturan Baru Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Mudahkan Nelayan dalam Mendapatkan Izin Tangkap

- 8 April 2021, 15:50 WIB
Ilustrasi. Peraturan Baru Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Mudahkan Nelayan dalam Mendapatkan Izin Tangkap.
Ilustrasi. Peraturan Baru Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Mudahkan Nelayan dalam Mendapatkan Izin Tangkap. /Pixabay/Bluesnap

BERITA DIY - Rancangan peraturan bidang Kelautan dan Perikanan yang akan diringkas menjadi satu kini telah disusun dan melalui konsultasi publik. Rancangan ini sesuai amanat PP nomor 27 tahun 2021.

Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyiapkan tiga rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zaini, dalam konsultasi publik bidang perikanan tangkap Kamis, 1 April 2021, menyampaikan bahwa tiga rancangan Permen KP tersebut akan memuat peraturan mulai dari pengelolaan sumber daya ikan hingga perizinan usaha perikanan tangkap.

Baca Juga: Tak Mengapa Aladin Belum On The Way, Fans Ikatan Cinta Inginkan Hal Ini: Pak Sut Ini Udah Ngawur Banget

Dilansir Berita DIY dari indonesia.go.id, tiga rancangan Permen KP tersebut mencakup yang pertama, rancangan Permen KP tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) amanat PP nomor 27 tahun 2021 Pasal 41 Ayat (5) Ketentuan mengenai rencana pengelolaan perikanan dan lembaga pengelola perikanan di WPPNRI.

Kedua, rancangan Permen KP tentang penempatan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan penataan andon penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas.

Ketiga, rancangan Permen KP tentang kapal perikanan, tata kelola pengawakan kapal perikanan, log book penangkapan ikan dan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

Adapun subtansi pokok rancangan Permen KP tentang penyusunan rencana pengelolaan dan lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia menggabungkan tiga Permen KP. Yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan; Nomor: 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Darat, dan nomor: 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zaini menjelaskan, substansi rancangan Permen KP ini meliputi Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPPNRI, baik di perairan laut maupun di perairan darat. Kemudian, dalam penyusunan RPP melibatkan unit kerja eselon I lingkup KKP, instansi terkait, pemerintah daerah, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan), dan akademisi/pakar/ahli terkait.

Halaman:

Editor: Adestu Arianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x